DIALOG PUBLIK
"MENYOAL NASIB PAPUA : MEDIA, RASISME DAN KEGAGAPAN KITA SEMUA"
KOLABORASI TASK FORCE JAWA BARAT DROUPADI—LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN POLITIK (LPPSP) PUSAT KAJIAN ANTROPOLOGI FISIP UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK, KAMIS 12 SEPTEMBER 2019
Depok, Universitas Indonesia—Dalam beberapa minggu terakhir persoalan Papua kembali menguat di Indonesia, bahkan sensitif untuk diperbincangkan. Mereka yang ‘teriak’ lantang dianggap provokatif dan dituduh makar. Dalam mengkaji persoalan Papua, kita tidak bisa menegasikan sejarah ketertindasan yang kelam, tentang pelanggaran HAM. Bahwa ada carut marut persoalan dan ‘keinginan untuk menyelesaikan’-nya, tidak juga membuahkan hasil yang signifikan.
Negara masih mengedepankan pendekatan neo-developmentalism yang menganulir pengalaman masyarakat. Pemiskinan struktural sebagai akibat dari ketimpangan kebijakan dan/atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, yang tidak signifikan mengakomodir hak rakyat Papua. Hingga persoalan identitas sebagai orang Papua pun seringkali terpinggirkan. Mengakibatkan Orang Asli Papua tidak pernah menjadi ‘tuan’ di tanahnya sendiri. Kita semua boleh bicara atas nama persatuan dan kesatuan NKRI. Namun sejatinya, persoalan yang muncul saat ini adalah letupan besar dari berbagai persoalan yang tidak pernah dibahas secara serius sebelumnya: pelanggaran HAM dan rasisme.
Meski Indonesia secara tegas menyatakan menolak segala bentuk rasisme. Baik sebagai paham maupun tindakan, yang terejawantahkan melalui UU No 40 Tahun 2008. Namun nyatanya, rasisme ada dan mengakar kuat. Insiden Malang, Surabaya adalah bentuk nyata rasialisme oleh oknum aparat dan ormas yang dibiarkan oleh negara. Tindakan rasialisme dan stigma terhadap rakyat Papua semakin kuat termobilisir. Menyebar dengan adanya hoaks dan disinformasi yang masif beredar. Terutama soal kronologis penurunan Bendera Merah Putih di asrama Papua - Surabaya. Carut marut ketidakjelasan berita mengenai penurunan bendera, pengepungan asrama mahasiswa oleh oknum aparat, hingga tindakan persekusi, penistaan dan rasisme dengan menyebut ‘monyet’ bagi mahasiswa Papua.
Gejolak ini semakin diperkeruh dengan gagalnya pemerintah merespons dengan cepat. Alih- alih meredam konflik, pemerintah melalui Kominfo lewat Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tertanggal 21 Agustus 2019, memberlakukan Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat. Dalih pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya. Namun, negara terlihat ‘panik’ dan malah makin memperkeruh suasana, sekaligus memberangus Hak dasar rakyat Indonesia dalam mengakses sumber informasi yang tepat.
Belum lagi, soal tuduhan makar bagi mereka para aktifis pembela Hak Asasi Manusia, yang kritis menyuarakan dan mengungkapkan data kejadian yang terjadi di Papua dan Papua Barat 2 pekan terakhir. Sebut saja Surya Anta Ginting dan Veronica Koman, dua diantara aktifis dan advokat yang konsen pada isu pemenuhan HAM rakyat Papua.
Untuk itu Task Force Jawa Barat, sebagai forum kolaborasi kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan, mendorong adanya dialog untuk mencari titik temu perdamaian dan peningkatan kapasitas untuk memahami akar masalah isu Papua. Kedua hal tersebut mentargetkan masyarakat luas maupun untuk civitas akademia Universitas Indonesia sebagai peserta. Acara yang dibungkus dalam tema Diskusi Publik “Menyoal Nasib Papua : Media, Rasisme dan Kegagapan Kita Semua”, pada Kamis (12/08/2019) bertempat di Gedung Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP Universitas Indonesia, Kota Depok.
Sejumlah elemen seperti akademisi dan mahasiswa, media, pemerintah serta masyarakat sipil yang tertarik dengan persoalan Papua turut berpartisipasi menjadi peserta dialog publik ini. Diantaranya CSIS, Compassionate Action Indonesia, PPWI, LPPSP, SafeNet, Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Kristen Indonesia, BINUS, Universitas Muhammadiyah Jakarta, juga beberapa media Jabar Ekspress, Gatra, PMUI, Human Right Watch dan Anggota Perumus RUU OTSUS Papua – Pokja Papua.
Kegiatan ini berlangsung selama 2,5 jam dengan diskusi interaktif yang sangat menarik dan hangat. Peserta diskusi publik begitu antusias dengan paparan narasumber yang membuka wacana dan wawasan terutama terkait dengan akar masalah dan sejarah. Serta, situasi terkini perkembangan Papua dari perspektif berbagai pemangku kepentingan: negara, tokoh Papua, akademisi, aktifis hak asasi manusia dan media. Diskusi acap kali membahas mengenai narasi tentang Papua yang diproduksi dan direproduksi oleh media di Indonesia. Serta, beberapa poin penting diskusi mengenai siapa yang paling berkepentingan dan apakah media telah menggunakan etika dan prinsip HAM dalam pemberitaan.
Dalam pemaparannya, Andreas Harsono selaku pembicara pertama—jurnalis senior dan aktifis HAM dan juga anggota Human Rights Watch—mengungkapkan pandangannya soal media dan pemberitaan Papua: “Papua mempunyai empat persoalan krusial diantaranya peminggiran orang-orang Papua dari pertumbuhan perekonomian yang dikuasai oleh pendatang, persoalan HAM, Perusakan lingkungan hidup dan perampasan lahan gila-gilaan, juga manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang Papua pada tahun 1969. Begitupun yang terjadi di Papua, tidak ada jurnalisme yang independen yang artinya tidak berpegang pada etika jurnalisme”.
Dave Lumenta, Antropolog dan Dosen di Universitas Indonesia, menekankan soal sejarah wilayah Papua yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya, yang tidak pernah terjajah oleh kolonial Belanda sehingga tidak berangkat dari sejarah yang sama. “Penyelesaian persoalan Papua selama ini tidak pernah diselesaikan melalui pendekatan antropologi, akan tetapi lebih kepada pendekatan-pendekatan pembangunan. Papua mengalami minoritas ganda, karena agama mereka yang berbeda, sehingga kita melihat persoalan Papua itu bukan persoalan Nasional”.
Pemaparan ini juga diperkuat oleh Frans Maniagasi salah satu tokoh pengamat masalah Papua juga sebagai anggota perumus RUU OTSUS PAPUA, “Pendekatan yang paling efektif yang pernah dilakukan dan memanusiakan selain Soekarno sendiri adalah Gus Dur. Ia betul-betul memahami persoalan di Papua dengan pendekatan budaya dan kemanusiaan”ujarnya.
Kegelisahan orang muda Papua, juga turut memberikan warna dalam proses diskusi. Salah satunya adalah Natalia Yawen, Tokoh Muda Papua satu diantara dua orang pembicara perempuan dalam dialog publik. Ia menuturkan, “Diskriminasi dan stigma terhadap orang Papua sangat lekat mulai dari pelabelan suka mabuk-mabukan, bau, bodoh dan hal-hal rasis lainnya. Pengalamannya sebagai mahasiswa Papua perempuan yang mencari tempat tinggal pun acap sangat sulit, dikarenakan label yang melekat pada ke Papua-annya. Intimidasi yang dialaminya, membuatnya beranggapan bahwa Indonesia tidak ramah terhadap masyarakat Papua. Saya ingin berbagi pesan kuat dari kami, mahasiswa anak muda Papua.... janganlah rasa nasionalisme lebih tinggi dari rasa kemanusiaan”, ujar Natalia penuh semangat.
Pembicara terakhir yaitu Ellen Kusuma dari SAFEnet menyebutkan “Carut marut persoalan media sampai adanya Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tertanggal 21 Agustus 2019 yang memberlakukan Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat, bukanlah jalan penyelesaian masalah. Untuk mengcounter hoaks dan simpang siur berita yang paling penting adalah edukasi. Karena, pemblokiran layanan data ini berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat Papua, terutama UMKM yang dijalankan oleh kebanyakan perempuan” sebut Ellen.
Sebagai penutup diskusi Ni Loh Gusti Madewanti, yang berperan sebagai moderator sekaligus koordiantor Task Force Jawa Barat dan Direktur Eksekutif DROUPADI, menyebutkan “Bukan untuk memperkeruh suasana. Namun, mendudukan persoalan pada tempatnya. Diskusi ini tidak berhenti disini yang penting ada upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan Papua, dengan tetap melihat akar permasalahan pada upaya pemenuhan HAM. Penting juga mengetahui sejarah Papua untuk melihat Papua lebih dekat” pungkas Anti, panggilan akrabnya pada sore itu menutup sesi.
Author : Ni Loh Gusti
Madewanti
Editor : Dede Ilham
![]() |
| Photo created by freepik - www.freepik.com |
Task Force Jawa Barat menyadari bahwa kegiatan tindak lanjut menjadi penting dilakukan setelah acara Deklarasi Pembentukan Task Force Jawa Barat yang terdiri dari enam puluh (60) peserta [1] dari 22 kota dan kabupaten se-provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 23-24 Juli 2018 di Hotel Grand Sovia Bandung. Deklarasi dan pembentukan Task Force Jawa Barat [2] melibatkan beragam latar belakang baik itu perwakilan pemerintahan lokal dan dinas terkait, akademisi, BAWASLU, Aktifis NGO/ CSO, Tokoh Agama, Tokoh Budaya, Calon Anggota Legislatif, Perwakilan Pers, Jaringan Lintas Agama, Jaringan Pemuda dan Mahasiswa.
Dalam perjalanannya, Task Force Jawa Barat mensosialisasikan rekomendasi penting dari penelitian IRI, serta melakukan kegiatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Task Force Jawa Barat kemudian menjadi sebuah wadah atau forum komunikasi serta diskusi. Mengingat, Jawa Barat sebagai provinsi yang diklasifikasikan sebagai daerah ‘zona merah’ yang rentan praktek radikalisme. Sehingga, Task Force Jawa Barat memprakarsai sebuah training guna masyarakat dapat memilah berita, mana berita yang berlandakan etika jurnalisme dengan berita bohong atau hoax. Dimana, Training Literasi Media melibatkan beberapa kabupaten/ kota yang menjadi ‘hot spot’ radikalisme itu sendiri: Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, Kabupaten Pangandaran. Kota Depok adalah lokus kegiatan selanjutnya untuk pelaksanakaan kegiatan pencegahan kekerasan ekstremismen berbasis ideologi.
Dalam telaah kajian yang dilakukan oleh Task Force Jawa Barat 2018, bentuk nyata dari kekerasan ekstremisme berbasis ideologi menyebar melalui hoaks. Dengan konten yang bermuatan ujaran kebencian dan kampanye hitam. Secara tradisional hoaks disebar lewat bibir, majalah-koran, radio, dan televisi. Beberapa dekade terakhir internet menjadi arsenal utama. Penyebaran melalui platform itu memiliki kecepatan dan percepatan tak tertandingi dan jangkauan hingga ke sudut terpencil wilayah fisik maupun jiwa manusia. Semakin masifnya peredaran hoaks yang terkenal dan berdampak besar, termasuk dalam dunia keilmuan, terjadi di Indonesia dalam konteks politik tertentu.
Selain tujuan-tujuan naif, seperti 'kenikmatan bisa menipu banyak orang', 'menarik perhatian orang akan keahlian menipu', sampai untuk mendapatkan keuntungan finansial, hoaks didiseminasi memang sengaja untuk mengelabui orang yang cenderung paranoid atau labil jiwanya. Secara religius banyak digunakan untuk menciptakan kesadaran dan kesalehan (tauhid) yang keliru dan ilusif. Sehingga, memungkinkan seseorang bertindak anarkis serta berpikir rasis dan intoleran.
Task Force Jawa Barat sampai pada kesimpulan bahwa kejahatan hoaks yang bukan hanya menciptakan ancaman, melainkan juga destruksi faktual dan aktual di pelbagai dimensi kehidupan masyarakat. Kerusakan yang terjadi akibat hoax telah nyata di hadapan kita. Menciptakan bukan hanya rasa miris, tragis, melainkan juga kebingungan untuk memahami subtansi, asal muasal, apalagi cara pencegahannya.
Author : Ni Loh Gusti
Madewanti
Editor : Dede Ilham
[1]Anggota Task Force yang hadir yang dari beragam latar belakang antara lain akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas UGM, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah, peneliti CSIS dan CRCS, PPKP Universitas Maranatha Bandung, perwakilan non pemerintah/ lembaga swadaya masyarakat dari LAPESDAM NU Kabupaten Tasikmalaya, LAPESDAM NU Kota Sukabumi, Muhammadyah Bandung, FKUB Kabupaten Sukabumi, Forum Kampung Damai Bogor, Sekolah Perdamaian Bhakti Karya Parigi Pangandaran, DROUPADI Bandung, PMII Kabupaten Bandung, PMII Kabupaten Cirebon, Institute Studi Islam Fahmina Cirebon, Peace Generation Bandung, The Yayasan Rahmatan Lil’ Alamin Bandung, LBH Bandung, SAPA Institute Bandung, Perwakilan dari Jaringan Masyarakat Sipil Gusdurian Bandung, JAKA TARUB Bandung, Perwakilan lembaga keagamaan GKI Guntur Bandung, Perwakilan Pers AJI Bandung, Perwakilan Pers SEJuK Depok, Perwakilan pemerintahan Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dinas Keagamaan Kota Bandung, Kesbangpol Kota Bandung, Perwakilan Partai Politik PDIP, GOLKAR, PERINDO, PSI, HANURA, tokoh Budayawan Sunda dari Subang serta International Republican Institute (IRI) – Jakarta.
[2]Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi , Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat.






