![]() |
| Photo created by freepik - www.freepik.com |
Task Force Jawa Barat menyadari bahwa kegiatan tindak lanjut menjadi penting dilakukan setelah acara Deklarasi Pembentukan Task Force Jawa Barat yang terdiri dari enam puluh (60) peserta [1] dari 22 kota dan kabupaten se-provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 23-24 Juli 2018 di Hotel Grand Sovia Bandung. Deklarasi dan pembentukan Task Force Jawa Barat [2] melibatkan beragam latar belakang baik itu perwakilan pemerintahan lokal dan dinas terkait, akademisi, BAWASLU, Aktifis NGO/ CSO, Tokoh Agama, Tokoh Budaya, Calon Anggota Legislatif, Perwakilan Pers, Jaringan Lintas Agama, Jaringan Pemuda dan Mahasiswa.
Dalam perjalanannya, Task Force Jawa Barat mensosialisasikan rekomendasi penting dari penelitian IRI, serta melakukan kegiatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Task Force Jawa Barat kemudian menjadi sebuah wadah atau forum komunikasi serta diskusi. Mengingat, Jawa Barat sebagai provinsi yang diklasifikasikan sebagai daerah ‘zona merah’ yang rentan praktek radikalisme. Sehingga, Task Force Jawa Barat memprakarsai sebuah training guna masyarakat dapat memilah berita, mana berita yang berlandakan etika jurnalisme dengan berita bohong atau hoax. Dimana, Training Literasi Media melibatkan beberapa kabupaten/ kota yang menjadi ‘hot spot’ radikalisme itu sendiri: Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, Kabupaten Pangandaran. Kota Depok adalah lokus kegiatan selanjutnya untuk pelaksanakaan kegiatan pencegahan kekerasan ekstremismen berbasis ideologi.
Dalam telaah kajian yang dilakukan oleh Task Force Jawa Barat 2018, bentuk nyata dari kekerasan ekstremisme berbasis ideologi menyebar melalui hoaks. Dengan konten yang bermuatan ujaran kebencian dan kampanye hitam. Secara tradisional hoaks disebar lewat bibir, majalah-koran, radio, dan televisi. Beberapa dekade terakhir internet menjadi arsenal utama. Penyebaran melalui platform itu memiliki kecepatan dan percepatan tak tertandingi dan jangkauan hingga ke sudut terpencil wilayah fisik maupun jiwa manusia. Semakin masifnya peredaran hoaks yang terkenal dan berdampak besar, termasuk dalam dunia keilmuan, terjadi di Indonesia dalam konteks politik tertentu.
Selain tujuan-tujuan naif, seperti 'kenikmatan bisa menipu banyak orang', 'menarik perhatian orang akan keahlian menipu', sampai untuk mendapatkan keuntungan finansial, hoaks didiseminasi memang sengaja untuk mengelabui orang yang cenderung paranoid atau labil jiwanya. Secara religius banyak digunakan untuk menciptakan kesadaran dan kesalehan (tauhid) yang keliru dan ilusif. Sehingga, memungkinkan seseorang bertindak anarkis serta berpikir rasis dan intoleran.
Task Force Jawa Barat sampai pada kesimpulan bahwa kejahatan hoaks yang bukan hanya menciptakan ancaman, melainkan juga destruksi faktual dan aktual di pelbagai dimensi kehidupan masyarakat. Kerusakan yang terjadi akibat hoax telah nyata di hadapan kita. Menciptakan bukan hanya rasa miris, tragis, melainkan juga kebingungan untuk memahami subtansi, asal muasal, apalagi cara pencegahannya.
Author : Ni Loh Gusti
Madewanti
Editor : Dede Ilham
[1]Anggota Task Force yang hadir yang dari beragam latar belakang antara lain akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas UGM, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah, peneliti CSIS dan CRCS, PPKP Universitas Maranatha Bandung, perwakilan non pemerintah/ lembaga swadaya masyarakat dari LAPESDAM NU Kabupaten Tasikmalaya, LAPESDAM NU Kota Sukabumi, Muhammadyah Bandung, FKUB Kabupaten Sukabumi, Forum Kampung Damai Bogor, Sekolah Perdamaian Bhakti Karya Parigi Pangandaran, DROUPADI Bandung, PMII Kabupaten Bandung, PMII Kabupaten Cirebon, Institute Studi Islam Fahmina Cirebon, Peace Generation Bandung, The Yayasan Rahmatan Lil’ Alamin Bandung, LBH Bandung, SAPA Institute Bandung, Perwakilan dari Jaringan Masyarakat Sipil Gusdurian Bandung, JAKA TARUB Bandung, Perwakilan lembaga keagamaan GKI Guntur Bandung, Perwakilan Pers AJI Bandung, Perwakilan Pers SEJuK Depok, Perwakilan pemerintahan Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dinas Keagamaan Kota Bandung, Kesbangpol Kota Bandung, Perwakilan Partai Politik PDIP, GOLKAR, PERINDO, PSI, HANURA, tokoh Budayawan Sunda dari Subang serta International Republican Institute (IRI) – Jakarta.
[2]Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi , Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat.




