DIALOG PUBLIK
"MENYOAL NASIB PAPUA : MEDIA, RASISME DAN KEGAGAPAN KITA SEMUA"
KOLABORASI TASK FORCE JAWA BARAT DROUPADI—LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN POLITIK (LPPSP) PUSAT KAJIAN ANTROPOLOGI FISIP UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK, KAMIS 12 SEPTEMBER 2019
Depok, Universitas Indonesia—Dalam beberapa minggu terakhir persoalan Papua kembali menguat di Indonesia, bahkan sensitif untuk diperbincangkan. Mereka yang ‘teriak’ lantang dianggap provokatif dan dituduh makar. Dalam mengkaji persoalan Papua, kita tidak bisa menegasikan sejarah ketertindasan yang kelam, tentang pelanggaran HAM. Bahwa ada carut marut persoalan dan ‘keinginan untuk menyelesaikan’-nya, tidak juga membuahkan hasil yang signifikan.
Negara masih mengedepankan pendekatan neo-developmentalism yang menganulir pengalaman masyarakat. Pemiskinan struktural sebagai akibat dari ketimpangan kebijakan dan/atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, yang tidak signifikan mengakomodir hak rakyat Papua. Hingga persoalan identitas sebagai orang Papua pun seringkali terpinggirkan. Mengakibatkan Orang Asli Papua tidak pernah menjadi ‘tuan’ di tanahnya sendiri. Kita semua boleh bicara atas nama persatuan dan kesatuan NKRI. Namun sejatinya, persoalan yang muncul saat ini adalah letupan besar dari berbagai persoalan yang tidak pernah dibahas secara serius sebelumnya: pelanggaran HAM dan rasisme.
Meski Indonesia secara tegas menyatakan menolak segala bentuk rasisme. Baik sebagai paham maupun tindakan, yang terejawantahkan melalui UU No 40 Tahun 2008. Namun nyatanya, rasisme ada dan mengakar kuat. Insiden Malang, Surabaya adalah bentuk nyata rasialisme oleh oknum aparat dan ormas yang dibiarkan oleh negara. Tindakan rasialisme dan stigma terhadap rakyat Papua semakin kuat termobilisir. Menyebar dengan adanya hoaks dan disinformasi yang masif beredar. Terutama soal kronologis penurunan Bendera Merah Putih di asrama Papua - Surabaya. Carut marut ketidakjelasan berita mengenai penurunan bendera, pengepungan asrama mahasiswa oleh oknum aparat, hingga tindakan persekusi, penistaan dan rasisme dengan menyebut ‘monyet’ bagi mahasiswa Papua.
Gejolak ini semakin diperkeruh dengan gagalnya pemerintah merespons dengan cepat. Alih- alih meredam konflik, pemerintah melalui Kominfo lewat Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tertanggal 21 Agustus 2019, memberlakukan Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat. Dalih pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya. Namun, negara terlihat ‘panik’ dan malah makin memperkeruh suasana, sekaligus memberangus Hak dasar rakyat Indonesia dalam mengakses sumber informasi yang tepat.
Belum lagi, soal tuduhan makar bagi mereka para aktifis pembela Hak Asasi Manusia, yang kritis menyuarakan dan mengungkapkan data kejadian yang terjadi di Papua dan Papua Barat 2 pekan terakhir. Sebut saja Surya Anta Ginting dan Veronica Koman, dua diantara aktifis dan advokat yang konsen pada isu pemenuhan HAM rakyat Papua.
Untuk itu Task Force Jawa Barat, sebagai forum kolaborasi kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan, mendorong adanya dialog untuk mencari titik temu perdamaian dan peningkatan kapasitas untuk memahami akar masalah isu Papua. Kedua hal tersebut mentargetkan masyarakat luas maupun untuk civitas akademia Universitas Indonesia sebagai peserta. Acara yang dibungkus dalam tema Diskusi Publik “Menyoal Nasib Papua : Media, Rasisme dan Kegagapan Kita Semua”, pada Kamis (12/08/2019) bertempat di Gedung Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP Universitas Indonesia, Kota Depok.
Sejumlah elemen seperti akademisi dan mahasiswa, media, pemerintah serta masyarakat sipil yang tertarik dengan persoalan Papua turut berpartisipasi menjadi peserta dialog publik ini. Diantaranya CSIS, Compassionate Action Indonesia, PPWI, LPPSP, SafeNet, Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Kristen Indonesia, BINUS, Universitas Muhammadiyah Jakarta, juga beberapa media Jabar Ekspress, Gatra, PMUI, Human Right Watch dan Anggota Perumus RUU OTSUS Papua – Pokja Papua.
Kegiatan ini berlangsung selama 2,5 jam dengan diskusi interaktif yang sangat menarik dan hangat. Peserta diskusi publik begitu antusias dengan paparan narasumber yang membuka wacana dan wawasan terutama terkait dengan akar masalah dan sejarah. Serta, situasi terkini perkembangan Papua dari perspektif berbagai pemangku kepentingan: negara, tokoh Papua, akademisi, aktifis hak asasi manusia dan media. Diskusi acap kali membahas mengenai narasi tentang Papua yang diproduksi dan direproduksi oleh media di Indonesia. Serta, beberapa poin penting diskusi mengenai siapa yang paling berkepentingan dan apakah media telah menggunakan etika dan prinsip HAM dalam pemberitaan.
Dalam pemaparannya, Andreas Harsono selaku pembicara pertama—jurnalis senior dan aktifis HAM dan juga anggota Human Rights Watch—mengungkapkan pandangannya soal media dan pemberitaan Papua: “Papua mempunyai empat persoalan krusial diantaranya peminggiran orang-orang Papua dari pertumbuhan perekonomian yang dikuasai oleh pendatang, persoalan HAM, Perusakan lingkungan hidup dan perampasan lahan gila-gilaan, juga manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang Papua pada tahun 1969. Begitupun yang terjadi di Papua, tidak ada jurnalisme yang independen yang artinya tidak berpegang pada etika jurnalisme”.
Dave Lumenta, Antropolog dan Dosen di Universitas Indonesia, menekankan soal sejarah wilayah Papua yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya, yang tidak pernah terjajah oleh kolonial Belanda sehingga tidak berangkat dari sejarah yang sama. “Penyelesaian persoalan Papua selama ini tidak pernah diselesaikan melalui pendekatan antropologi, akan tetapi lebih kepada pendekatan-pendekatan pembangunan. Papua mengalami minoritas ganda, karena agama mereka yang berbeda, sehingga kita melihat persoalan Papua itu bukan persoalan Nasional”.
Pemaparan ini juga diperkuat oleh Frans Maniagasi salah satu tokoh pengamat masalah Papua juga sebagai anggota perumus RUU OTSUS PAPUA, “Pendekatan yang paling efektif yang pernah dilakukan dan memanusiakan selain Soekarno sendiri adalah Gus Dur. Ia betul-betul memahami persoalan di Papua dengan pendekatan budaya dan kemanusiaan”ujarnya.
Kegelisahan orang muda Papua, juga turut memberikan warna dalam proses diskusi. Salah satunya adalah Natalia Yawen, Tokoh Muda Papua satu diantara dua orang pembicara perempuan dalam dialog publik. Ia menuturkan, “Diskriminasi dan stigma terhadap orang Papua sangat lekat mulai dari pelabelan suka mabuk-mabukan, bau, bodoh dan hal-hal rasis lainnya. Pengalamannya sebagai mahasiswa Papua perempuan yang mencari tempat tinggal pun acap sangat sulit, dikarenakan label yang melekat pada ke Papua-annya. Intimidasi yang dialaminya, membuatnya beranggapan bahwa Indonesia tidak ramah terhadap masyarakat Papua. Saya ingin berbagi pesan kuat dari kami, mahasiswa anak muda Papua.... janganlah rasa nasionalisme lebih tinggi dari rasa kemanusiaan”, ujar Natalia penuh semangat.
Pembicara terakhir yaitu Ellen Kusuma dari SAFEnet menyebutkan “Carut marut persoalan media sampai adanya Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tertanggal 21 Agustus 2019 yang memberlakukan Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat, bukanlah jalan penyelesaian masalah. Untuk mengcounter hoaks dan simpang siur berita yang paling penting adalah edukasi. Karena, pemblokiran layanan data ini berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat Papua, terutama UMKM yang dijalankan oleh kebanyakan perempuan” sebut Ellen.
Sebagai penutup diskusi Ni Loh Gusti Madewanti, yang berperan sebagai moderator sekaligus koordiantor Task Force Jawa Barat dan Direktur Eksekutif DROUPADI, menyebutkan “Bukan untuk memperkeruh suasana. Namun, mendudukan persoalan pada tempatnya. Diskusi ini tidak berhenti disini yang penting ada upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan Papua, dengan tetap melihat akar permasalahan pada upaya pemenuhan HAM. Penting juga mengetahui sejarah Papua untuk melihat Papua lebih dekat” pungkas Anti, panggilan akrabnya pada sore itu menutup sesi.
Author : Ni Loh Gusti
Madewanti
Editor : Dede Ilham
![]() |
| Photo created by freepik - www.freepik.com |
Task Force Jawa Barat menyadari bahwa kegiatan tindak lanjut menjadi penting dilakukan setelah acara Deklarasi Pembentukan Task Force Jawa Barat yang terdiri dari enam puluh (60) peserta [1] dari 22 kota dan kabupaten se-provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 23-24 Juli 2018 di Hotel Grand Sovia Bandung. Deklarasi dan pembentukan Task Force Jawa Barat [2] melibatkan beragam latar belakang baik itu perwakilan pemerintahan lokal dan dinas terkait, akademisi, BAWASLU, Aktifis NGO/ CSO, Tokoh Agama, Tokoh Budaya, Calon Anggota Legislatif, Perwakilan Pers, Jaringan Lintas Agama, Jaringan Pemuda dan Mahasiswa.
Dalam perjalanannya, Task Force Jawa Barat mensosialisasikan rekomendasi penting dari penelitian IRI, serta melakukan kegiatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Task Force Jawa Barat kemudian menjadi sebuah wadah atau forum komunikasi serta diskusi. Mengingat, Jawa Barat sebagai provinsi yang diklasifikasikan sebagai daerah ‘zona merah’ yang rentan praktek radikalisme. Sehingga, Task Force Jawa Barat memprakarsai sebuah training guna masyarakat dapat memilah berita, mana berita yang berlandakan etika jurnalisme dengan berita bohong atau hoax. Dimana, Training Literasi Media melibatkan beberapa kabupaten/ kota yang menjadi ‘hot spot’ radikalisme itu sendiri: Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, Kabupaten Pangandaran. Kota Depok adalah lokus kegiatan selanjutnya untuk pelaksanakaan kegiatan pencegahan kekerasan ekstremismen berbasis ideologi.
Dalam telaah kajian yang dilakukan oleh Task Force Jawa Barat 2018, bentuk nyata dari kekerasan ekstremisme berbasis ideologi menyebar melalui hoaks. Dengan konten yang bermuatan ujaran kebencian dan kampanye hitam. Secara tradisional hoaks disebar lewat bibir, majalah-koran, radio, dan televisi. Beberapa dekade terakhir internet menjadi arsenal utama. Penyebaran melalui platform itu memiliki kecepatan dan percepatan tak tertandingi dan jangkauan hingga ke sudut terpencil wilayah fisik maupun jiwa manusia. Semakin masifnya peredaran hoaks yang terkenal dan berdampak besar, termasuk dalam dunia keilmuan, terjadi di Indonesia dalam konteks politik tertentu.
Selain tujuan-tujuan naif, seperti 'kenikmatan bisa menipu banyak orang', 'menarik perhatian orang akan keahlian menipu', sampai untuk mendapatkan keuntungan finansial, hoaks didiseminasi memang sengaja untuk mengelabui orang yang cenderung paranoid atau labil jiwanya. Secara religius banyak digunakan untuk menciptakan kesadaran dan kesalehan (tauhid) yang keliru dan ilusif. Sehingga, memungkinkan seseorang bertindak anarkis serta berpikir rasis dan intoleran.
Task Force Jawa Barat sampai pada kesimpulan bahwa kejahatan hoaks yang bukan hanya menciptakan ancaman, melainkan juga destruksi faktual dan aktual di pelbagai dimensi kehidupan masyarakat. Kerusakan yang terjadi akibat hoax telah nyata di hadapan kita. Menciptakan bukan hanya rasa miris, tragis, melainkan juga kebingungan untuk memahami subtansi, asal muasal, apalagi cara pencegahannya.
Author : Ni Loh Gusti
Madewanti
Editor : Dede Ilham
[1]Anggota Task Force yang hadir yang dari beragam latar belakang antara lain akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas UGM, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah, peneliti CSIS dan CRCS, PPKP Universitas Maranatha Bandung, perwakilan non pemerintah/ lembaga swadaya masyarakat dari LAPESDAM NU Kabupaten Tasikmalaya, LAPESDAM NU Kota Sukabumi, Muhammadyah Bandung, FKUB Kabupaten Sukabumi, Forum Kampung Damai Bogor, Sekolah Perdamaian Bhakti Karya Parigi Pangandaran, DROUPADI Bandung, PMII Kabupaten Bandung, PMII Kabupaten Cirebon, Institute Studi Islam Fahmina Cirebon, Peace Generation Bandung, The Yayasan Rahmatan Lil’ Alamin Bandung, LBH Bandung, SAPA Institute Bandung, Perwakilan dari Jaringan Masyarakat Sipil Gusdurian Bandung, JAKA TARUB Bandung, Perwakilan lembaga keagamaan GKI Guntur Bandung, Perwakilan Pers AJI Bandung, Perwakilan Pers SEJuK Depok, Perwakilan pemerintahan Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dinas Keagamaan Kota Bandung, Kesbangpol Kota Bandung, Perwakilan Partai Politik PDIP, GOLKAR, PERINDO, PSI, HANURA, tokoh Budayawan Sunda dari Subang serta International Republican Institute (IRI) – Jakarta.
[2]Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi , Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat.
REFORMASI & PENGUATAN INTERNAL PARTAI POLITIK
Kepercayaan dari rakyat adalah indikator sehatnya demokrasi di suatu negara.
Untuk itu Partai politik harus menjalankan fungsi dan peran-perannya dengan baik sebagai representasi kepentingan rakyat demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur
1. FUNGSI DAN PERAN-PERAN PARTAI POLITIK
Partai politik memiliki arti penting dalam sebuah sistim demokrasi perwakilan. Partai politik diyakini sebagai instrumen yang strategis, bagi perkembangan demokrasi Indonesia di masa depan. Walaupun banyak reaksi yang beragam atas eksistensi partai politik. Akan tetapi, semua pihak sepakat bahwa demokrasi akan semakin baik bila partai politik profesional dan akuntabel. Tantangan inilah yang menjadi pekerjaan berat yang harus disikapi bersama oleh semua komponen bangsa di mana kehadiran partai politik yang profesional, demokratis dan akuntabel menjadi sebuah prasyarat utama.
Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik—(Pasal 1, Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008)—tujuan dari dibentuknya partai politik, yakni untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara. Dengan kata lain, Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang sifatnya nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita, untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara. Selain itu, untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Partai politik dengan segala perannya, mulai dari menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah, sebagai sarana partisipasi politik, pengatur konflik, hingga kontrol atas kebijakan-kebijakan pemerintah, dapat melaksanakan tugas-tugas sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan dalam menjalankan segala kegiatan politik dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu fungsi dari partai politik ialah kaderisasi. Dimana, melahirkan kader-kader muda untuk keberlangsungan dari sebuah partai politik. Serta, pemikiran dan aksi pembaharu guna mencari jalan keluar dari permasalahan dan tantangan di masyarakat.
Selama 22 tahun reformasi berjalan, Droupadi menemukan bahwa parati politik sedang menghadapi krisis kepercayaan dan citra yang kurang bagus di mata public, berdasarkan desc study yang telah dilakukan. Terlebih lagi, banyak kelompok pemuda yang apatis terhadap politik dan memilih golput pada PEMILU, baik pemilihan nasional maupun pemilihan daerah. Hal ini terjadi, karena parta—partai politik di Indonesia belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal Partai-partai politik tidak memiliki kemampuan dalam mengerahkan dan mewakili kepentingan warga negara, maupun dalam menghubungkan warga negara dengan pemerintahan. Terjadi ketimpangan dan penyalahgunaan partai politik untuk kepentingan kelompok maupun golongan. Kondisi seperti itu ditambah pula dengan persoalan pelembagaan partai yang belum terwujud dengan baik. Yang dimaksud dengan pelembagaan partai politik adalah proses pemantapan partai politik, baik dalam wujud perilaku yang mempola maupun dalam sikap atau budaya.
DROUPADI menganalisa bahwa ada beberapa faktor, yang membuat tingkat pelembagaan partai belum berkembang dengan baik. Pertama, partai-partai yang umumnya relatif baru sehingga infrastruktur partai belum terbangun dengan baik. Kedua, partai-partai yang ada kerap terjadi konflik yang menguras tenaga dan waktu, sehingga tidak ada waktu untuk membangun pelembagaan partai politik. Ketiga, elit-elit partai belum mematuhi aturan main partai (AD/ART) sebagai the only one game dalam mengelola partai politik. Keempat, tradisi berpartai yang menghormati perbedaan (budaya politik demokratis) di kalangan elit partai belum tumbuh, unsur patrimonialisme dan bahkan feodalisme masih kuat di kalangan elit-elit partai.
Hasil Analisa DROUPADI inilah yang menjadi basis utama Kertas Posisi Agustus 2020 ini ditulis dan dibuat. Serta mendorong agar reformasi dan penguatan internal partai politik menjadi agenda utama untuk demokrasi Indonesia yang lebih matang, bersih serta akuntabel.
2. PARTAI POLITIK, HARAPAN DAN KENYATAAN
Persoalan demokrasi terbesar kita saat ini ada pada lemahnya partai politik. Bukti persoalan partai politik bermula dari rekrutmen kader sebagian besar tidak serius dan asal-asalan. Kemunculan partai-partai baru juga belum mampu memberikan harapan adanya perubahan. Partai-partai baru muncul sebagai respon kekecewaan terhadap partai lama. Lebih lanjutnya platform partai satu sama lain hampir serupa. Tidak ada hal menonjol yang membedakan visi-misi partai terutama menurunkannya dalam program kerja partai politik.
Harapan masyarakat akan partai politik yang ada saat ini, menunjukan adanya persepsi negatif terhadap partai, menurut hasil survey LSI tahun 2015. Bahwa, sekitar 52,8% persepsi masyarakat yang disurvey, mengatakan bahwa partai politik hanya memperjuangkan kepentingan partainya sendiri untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan. Hanya 33,8% yang mengatakan bahwa partai memperjuangkan kepentingan rakyat. Sisanya ada 13,4% menjawab tidak tahu. Partai politik sejauh ini, tidak membawa perubahan terhadap dukungannya kepada kelompok-kelompok marjinal seperti, kelompok perempuan, anak-anak, disabilitas, buruh migran, ODHA dan kelompok minoritas keagamaan dan penghayat kepercayaan. Status quo terhadap keberpihakan ini memperlihatkan bahwa Partai Politik takut menyuarakan dukungan kepada isu-isu kemanusian, gender dan perempuan serta kelompok marjinal lainnya.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa partai masih dikuasai oleh oligarkhi, dan kekuasaan modal. Karena, biaya PEMILU di Idnonesia masih berbiaya tinggi untuk mulai dari pra sampai hari H PEMILU, hingga paska PEMILU. Belum lagi kader partai politik yang memilih maju mewakili partai politiknya dalam pemilihan anggota legislatif baik tingkat Kota/ Kabupaten/ Provinsi atau bahkan tingkat RI. Ongkos politik yang tinggi pada masa kampanye, dan minimnya dukungan materi dari partai politik menjadikan potensi praktek politik uang merajalela.
Ed Aspinall dan Ward Berenchot dalam buku Democracy for Sale tahun 2019, menegaskan bahwa dari masa ke masa, pemilu di era reformasi semakin mahal dari mulai level lokal sampai nasional. Hasil kajian pun menyebutkan bahwa PEMILU Tahun 2019 sebagai pemilu termahal. Biaya PEMILU yang tinggi ini berdampak pada maraknya praktik korupsi di berbagai level lembaga negara. Karena, para calon terpilih baik di legislatif berkepentingan mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan.
Selain itu, persoalan regenerasi tokoh dan kader bangsa masih menjadi pekerjaan rumah. Partai politik gagal memberikan gambaran gamblang di masyarakat mengenai perbaikan sistem rekrutmen partai politik yang mengedepankan penilaian berbasis kualitas, integritas, keterbukaan, hingga gagasan setiap kader. Kegagalan ini diperlihatkan sewaktu Partai Politik ‘memilih’ artis pesohor sebagai perwakilan partainya untuk menjadi BACALEG. Hal ini sempat memunculkan spekulasi tentang beredarnya politik uang dibalik pengusungan mereka. Sebab, banyaknya artis yang berpindah haluan partai politik untuk menjadi calon legislator disertai prasyarat mahar tinggi. DROUPADI menganalisa, fenomena seperti ini terjadi karena pragmatisme dari parpol untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya pada PEMILU. Maka, dimanfaatkanlah popularitas yang dimiliki oleh para artis dan/atau para pengusaha tambang pemilik modal penguasa sumber daya, untuk menjadi cukong electoral, guna mendulang banyak suara secara instan. Aji mumpung ini tentu sangat laku. Terutama, masih rendahnya kesadaran politik dan preferensi masyarakat dalam memilih wakil mereka.
Idealnya—menurut DROUPADI—mereka yang menjadi calon legislator adalah yang mempunyai latar belakang Pendidikan politik yang mumpuni dan berjenjang dalam durasi waktu berbulan bahkan tahunan. Calon legislator juga perlu mempunyai pengalaman tentang proses politik dan legislasi. Bukannya ini adalah kewajiban partai politik sesungguhnya dalam memberikan pendidikan politik?
Dengan jalan instan yang sangat pragmatis ini, menjadi semacam penyakit akut yang menambah carut marut proses kaderisasi dan adanya sindrom ketidakpercayaan diri partai politik atas kualitas kadernya sendiri. Sehingga, tidak heran jika kemudian kaderisasi yang berkualitas sepertinya semakin menjadi mitos bagi partai politik. Partai politik seolah hanya ingin mengamankan posisi di sejumlah kursi kepemimpinan. Sehingga, mengesampingkan proses kaderisasi itu sendiri
3. REKOMENDASI
Munculnya kader-kader muda diharapkan membawa perubahan. Mereka yang dididik dalam Pendidikan politik yang mumpuni, mempunyai visi dan misi serta integritas dan jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Kenyataanya kader-kader muda masih terjegal dengan politik kekuasaan senioritas serta ologarki. Mereka yang tidak berasal dari keluarga penguasa partai atau pun pemilik modal, walaupun mempunyai integristas tidak akan bisa maju sebagai pembawa perubahan.
Beberapa keinginan rakyat kepada partai politik sebagai wadah menampung aspirasi adalah, partai dapat menyediakan tempat dimana masyarakat dapat mendiskusikan persoalan-persoalan sosial. Partai dapat memberikan tempat dimana masyarakat dapat memberikan sumbang saran dan menyampaikan aspirasinya. Para calon dari partai dapat terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan sosial. Sehingga, masyarakat dapat menilai, apakah pantas ia menjadi seorang wakil mereka di parlemen. Rakyat memiliki satu keinginan yang mau tidak mau harus diakomodir, yaitu partai politik tidak lagi hanya mengumbar janji saat kampanye saja. Tetapi benar-benar melaksanakan amanat rakyat disaat sudah berkuasa.
Untuk itu DROUPADI menyampaikan rekomendasi kepada partai politik di Indonesia terutama struktur partai dan kadernya, termasuk kader partai yang telah menjabat sebagai legislator atau terpilih sebagai eksekutif di daerah:
1. Mendorong Partai politik untuk secara bertahap menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan cara mengakomodir aspirasi rakyat, lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mencari jalan keluar permasalahan yang terjadi di masyarakat. Termasuk mendorong proses rekrutmen dan kampanye kader-kadernya pada masa PEMILU tanpa mahar atau politik uang.
2. Mendorong Partai politik lebih transparan dan akuntabel dengan cara menggunakan platform digital untuk menginformasikan kegiatan dan pengelolaan sumber daya.Serta melibatkan masyarakat baik itu perwakilan individu dan kelompok dari berbagai latar belakang dalam diskusi dan dialog adalah salah satu caranya.
3. Mendorong Partai Politik untuk menegakkan demokrasi yang sehat dan bersih dengan meningkatkan performance kinerja anggota partai politik melalui pendidikan politik, terutama kader- kadernya dan pendidikan politik kepada publik secara lebih luas.
4. Mendorong Legislatif dan Eksekutif di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota atas keterbukaan informasi dan transparansi dengan cara melaporkan program-program dan capaian program yang sudah dilakukan selama menjabat. Serta, menampung dan melakukan follow up keluhan atau komplain dari masyarakat arus bawah dalam mekanisme yang terintegrasi dan akuntabel.
5. Berkolaborasi dan bergerak bersama dengan berbagai kader muda partai. Sebagai bagian dari proses peningkatan kapasitas untuk membentuk kesadaran transformatif. Agar terbentuk generasi politisi yang profesional dan progresif. Hingga nantinya melahirkan para pengambil kebijakan yang efektif dan anti korupsi pada masa yang telah ditentukan.
Author : Ade Herlina Octaviany dan Ni Loh Gusti Madewanti
Editor : Dede Ilham






