REFORMASI & PENGUATAN INTERNAL PARTAI POLITIK
Kepercayaan dari rakyat adalah indikator sehatnya demokrasi di suatu negara.
Untuk itu Partai politik harus menjalankan fungsi dan peran-perannya dengan baik sebagai representasi kepentingan rakyat demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur
1. FUNGSI DAN PERAN-PERAN PARTAI POLITIK
Partai politik memiliki arti penting dalam sebuah sistim demokrasi perwakilan. Partai politik diyakini sebagai instrumen yang strategis, bagi perkembangan demokrasi Indonesia di masa depan. Walaupun banyak reaksi yang beragam atas eksistensi partai politik. Akan tetapi, semua pihak sepakat bahwa demokrasi akan semakin baik bila partai politik profesional dan akuntabel. Tantangan inilah yang menjadi pekerjaan berat yang harus disikapi bersama oleh semua komponen bangsa di mana kehadiran partai politik yang profesional, demokratis dan akuntabel menjadi sebuah prasyarat utama.
Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik—(Pasal 1, Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008)—tujuan dari dibentuknya partai politik, yakni untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara. Dengan kata lain, Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang sifatnya nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita, untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara. Selain itu, untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Partai politik dengan segala perannya, mulai dari menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah, sebagai sarana partisipasi politik, pengatur konflik, hingga kontrol atas kebijakan-kebijakan pemerintah, dapat melaksanakan tugas-tugas sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan dalam menjalankan segala kegiatan politik dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu fungsi dari partai politik ialah kaderisasi. Dimana, melahirkan kader-kader muda untuk keberlangsungan dari sebuah partai politik. Serta, pemikiran dan aksi pembaharu guna mencari jalan keluar dari permasalahan dan tantangan di masyarakat.
Selama 22 tahun reformasi berjalan, Droupadi menemukan bahwa parati politik sedang menghadapi krisis kepercayaan dan citra yang kurang bagus di mata public, berdasarkan desc study yang telah dilakukan. Terlebih lagi, banyak kelompok pemuda yang apatis terhadap politik dan memilih golput pada PEMILU, baik pemilihan nasional maupun pemilihan daerah. Hal ini terjadi, karena parta—partai politik di Indonesia belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal Partai-partai politik tidak memiliki kemampuan dalam mengerahkan dan mewakili kepentingan warga negara, maupun dalam menghubungkan warga negara dengan pemerintahan. Terjadi ketimpangan dan penyalahgunaan partai politik untuk kepentingan kelompok maupun golongan. Kondisi seperti itu ditambah pula dengan persoalan pelembagaan partai yang belum terwujud dengan baik. Yang dimaksud dengan pelembagaan partai politik adalah proses pemantapan partai politik, baik dalam wujud perilaku yang mempola maupun dalam sikap atau budaya.
DROUPADI menganalisa bahwa ada beberapa faktor, yang membuat tingkat pelembagaan partai belum berkembang dengan baik. Pertama, partai-partai yang umumnya relatif baru sehingga infrastruktur partai belum terbangun dengan baik. Kedua, partai-partai yang ada kerap terjadi konflik yang menguras tenaga dan waktu, sehingga tidak ada waktu untuk membangun pelembagaan partai politik. Ketiga, elit-elit partai belum mematuhi aturan main partai (AD/ART) sebagai the only one game dalam mengelola partai politik. Keempat, tradisi berpartai yang menghormati perbedaan (budaya politik demokratis) di kalangan elit partai belum tumbuh, unsur patrimonialisme dan bahkan feodalisme masih kuat di kalangan elit-elit partai.
Hasil Analisa DROUPADI inilah yang menjadi basis utama Kertas Posisi Agustus 2020 ini ditulis dan dibuat. Serta mendorong agar reformasi dan penguatan internal partai politik menjadi agenda utama untuk demokrasi Indonesia yang lebih matang, bersih serta akuntabel.
2. PARTAI POLITIK, HARAPAN DAN KENYATAAN
Persoalan demokrasi terbesar kita saat ini ada pada lemahnya partai politik. Bukti persoalan partai politik bermula dari rekrutmen kader sebagian besar tidak serius dan asal-asalan. Kemunculan partai-partai baru juga belum mampu memberikan harapan adanya perubahan. Partai-partai baru muncul sebagai respon kekecewaan terhadap partai lama. Lebih lanjutnya platform partai satu sama lain hampir serupa. Tidak ada hal menonjol yang membedakan visi-misi partai terutama menurunkannya dalam program kerja partai politik.
Harapan masyarakat akan partai politik yang ada saat ini, menunjukan adanya persepsi negatif terhadap partai, menurut hasil survey LSI tahun 2015. Bahwa, sekitar 52,8% persepsi masyarakat yang disurvey, mengatakan bahwa partai politik hanya memperjuangkan kepentingan partainya sendiri untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan. Hanya 33,8% yang mengatakan bahwa partai memperjuangkan kepentingan rakyat. Sisanya ada 13,4% menjawab tidak tahu. Partai politik sejauh ini, tidak membawa perubahan terhadap dukungannya kepada kelompok-kelompok marjinal seperti, kelompok perempuan, anak-anak, disabilitas, buruh migran, ODHA dan kelompok minoritas keagamaan dan penghayat kepercayaan. Status quo terhadap keberpihakan ini memperlihatkan bahwa Partai Politik takut menyuarakan dukungan kepada isu-isu kemanusian, gender dan perempuan serta kelompok marjinal lainnya.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa partai masih dikuasai oleh oligarkhi, dan kekuasaan modal. Karena, biaya PEMILU di Idnonesia masih berbiaya tinggi untuk mulai dari pra sampai hari H PEMILU, hingga paska PEMILU. Belum lagi kader partai politik yang memilih maju mewakili partai politiknya dalam pemilihan anggota legislatif baik tingkat Kota/ Kabupaten/ Provinsi atau bahkan tingkat RI. Ongkos politik yang tinggi pada masa kampanye, dan minimnya dukungan materi dari partai politik menjadikan potensi praktek politik uang merajalela.
Ed Aspinall dan Ward Berenchot dalam buku Democracy for Sale tahun 2019, menegaskan bahwa dari masa ke masa, pemilu di era reformasi semakin mahal dari mulai level lokal sampai nasional. Hasil kajian pun menyebutkan bahwa PEMILU Tahun 2019 sebagai pemilu termahal. Biaya PEMILU yang tinggi ini berdampak pada maraknya praktik korupsi di berbagai level lembaga negara. Karena, para calon terpilih baik di legislatif berkepentingan mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan.
Selain itu, persoalan regenerasi tokoh dan kader bangsa masih menjadi pekerjaan rumah. Partai politik gagal memberikan gambaran gamblang di masyarakat mengenai perbaikan sistem rekrutmen partai politik yang mengedepankan penilaian berbasis kualitas, integritas, keterbukaan, hingga gagasan setiap kader. Kegagalan ini diperlihatkan sewaktu Partai Politik ‘memilih’ artis pesohor sebagai perwakilan partainya untuk menjadi BACALEG. Hal ini sempat memunculkan spekulasi tentang beredarnya politik uang dibalik pengusungan mereka. Sebab, banyaknya artis yang berpindah haluan partai politik untuk menjadi calon legislator disertai prasyarat mahar tinggi. DROUPADI menganalisa, fenomena seperti ini terjadi karena pragmatisme dari parpol untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya pada PEMILU. Maka, dimanfaatkanlah popularitas yang dimiliki oleh para artis dan/atau para pengusaha tambang pemilik modal penguasa sumber daya, untuk menjadi cukong electoral, guna mendulang banyak suara secara instan. Aji mumpung ini tentu sangat laku. Terutama, masih rendahnya kesadaran politik dan preferensi masyarakat dalam memilih wakil mereka.
Idealnya—menurut DROUPADI—mereka yang menjadi calon legislator adalah yang mempunyai latar belakang Pendidikan politik yang mumpuni dan berjenjang dalam durasi waktu berbulan bahkan tahunan. Calon legislator juga perlu mempunyai pengalaman tentang proses politik dan legislasi. Bukannya ini adalah kewajiban partai politik sesungguhnya dalam memberikan pendidikan politik?
Dengan jalan instan yang sangat pragmatis ini, menjadi semacam penyakit akut yang menambah carut marut proses kaderisasi dan adanya sindrom ketidakpercayaan diri partai politik atas kualitas kadernya sendiri. Sehingga, tidak heran jika kemudian kaderisasi yang berkualitas sepertinya semakin menjadi mitos bagi partai politik. Partai politik seolah hanya ingin mengamankan posisi di sejumlah kursi kepemimpinan. Sehingga, mengesampingkan proses kaderisasi itu sendiri
3. REKOMENDASI
Munculnya kader-kader muda diharapkan membawa perubahan. Mereka yang dididik dalam Pendidikan politik yang mumpuni, mempunyai visi dan misi serta integritas dan jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Kenyataanya kader-kader muda masih terjegal dengan politik kekuasaan senioritas serta ologarki. Mereka yang tidak berasal dari keluarga penguasa partai atau pun pemilik modal, walaupun mempunyai integristas tidak akan bisa maju sebagai pembawa perubahan.
Beberapa keinginan rakyat kepada partai politik sebagai wadah menampung aspirasi adalah, partai dapat menyediakan tempat dimana masyarakat dapat mendiskusikan persoalan-persoalan sosial. Partai dapat memberikan tempat dimana masyarakat dapat memberikan sumbang saran dan menyampaikan aspirasinya. Para calon dari partai dapat terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan sosial. Sehingga, masyarakat dapat menilai, apakah pantas ia menjadi seorang wakil mereka di parlemen. Rakyat memiliki satu keinginan yang mau tidak mau harus diakomodir, yaitu partai politik tidak lagi hanya mengumbar janji saat kampanye saja. Tetapi benar-benar melaksanakan amanat rakyat disaat sudah berkuasa.
Untuk itu DROUPADI menyampaikan rekomendasi kepada partai politik di Indonesia terutama struktur partai dan kadernya, termasuk kader partai yang telah menjabat sebagai legislator atau terpilih sebagai eksekutif di daerah:
1. Mendorong Partai politik untuk secara bertahap menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan cara mengakomodir aspirasi rakyat, lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mencari jalan keluar permasalahan yang terjadi di masyarakat. Termasuk mendorong proses rekrutmen dan kampanye kader-kadernya pada masa PEMILU tanpa mahar atau politik uang.
2. Mendorong Partai politik lebih transparan dan akuntabel dengan cara menggunakan platform digital untuk menginformasikan kegiatan dan pengelolaan sumber daya.Serta melibatkan masyarakat baik itu perwakilan individu dan kelompok dari berbagai latar belakang dalam diskusi dan dialog adalah salah satu caranya.
3. Mendorong Partai Politik untuk menegakkan demokrasi yang sehat dan bersih dengan meningkatkan performance kinerja anggota partai politik melalui pendidikan politik, terutama kader- kadernya dan pendidikan politik kepada publik secara lebih luas.
4. Mendorong Legislatif dan Eksekutif di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota atas keterbukaan informasi dan transparansi dengan cara melaporkan program-program dan capaian program yang sudah dilakukan selama menjabat. Serta, menampung dan melakukan follow up keluhan atau komplain dari masyarakat arus bawah dalam mekanisme yang terintegrasi dan akuntabel.
5. Berkolaborasi dan bergerak bersama dengan berbagai kader muda partai. Sebagai bagian dari proses peningkatan kapasitas untuk membentuk kesadaran transformatif. Agar terbentuk generasi politisi yang profesional dan progresif. Hingga nantinya melahirkan para pengambil kebijakan yang efektif dan anti korupsi pada masa yang telah ditentukan.
Author : Ade Herlina Octaviany dan Ni Loh Gusti Madewanti
Editor : Dede Ilham













